Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menyerahkan seluruh pengelolaan halte dan jembatan penyebrangan orang (JPO) kepada PT Transjakarta. Baik halte reguler, maupun yang digunakan oleh Transjakarta.

Kami putuskan saja semua halte dan JPO dikelola oleh Transjakarta. Semua diinbrengkan

"Kami putuskan saja semua halte dan JPO dikelola oleh Transjakarta. Semua diinbrengkan," kata Basuki saat rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/8).

Basuki membebaskan kepada PT Transjakarta untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk memasang iklan disetiap titik JPO dan halte. Nantinya penghasilan dari iklan bisa dimanfaatkan untuk public service obligation (PSO).

"Kami dukung Transjakarta kayak perusahaan iklan. Tapi saya tidak mau Transjakarta dapat inbreng ini, dia kerjasama sama pihak ketiga. Harus langsung kerjasama dengan perusahaan yang memasang iklan," ujarnya.

Dirinya juga meminta agar pemasangan di JPO tidak boleh menutupi jembatan. JPO diminta untuk tetap terbuka dan terang. "Saya tidak mau JPO tertutup papan ikan. Harus plong dan terang. Pemasang iklan bisa bermain dengan warna," katanya.

Basuki mencontohkan salah satu JPO terbaik di Jakarta yakni di Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang dibangun oleh PT Mass Rapid Transit (MRT). Ke depan semua JPO yang ada di Jakarta harus mencontek jembatan tersebut.

"JPO paling bagus itu yang di Bundaran HI, yang dibangun sama PT MRT Jakarta. saya mau kedepan JPO itu seperti di Eropa," tandasnya.

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, mencatat ada 1.303 halte reguler yang ada di Jakarta. Sementara jumlah JPO yang tidak terintegrasi dengan halte Transjakarta sebanyak 135 titik.